Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan setelah insiden aksi massa brutal di Kantor Bupati Jayawijaya pada 8 September 2025. Aksi anarkis yang tidak terkendali dan dinilai membahayakan keselamatan dirinya.
Ronny mengungkapkan pada saat preskon tanggal 8 Januari 2026, di Jakarta kemaren. Bahwa sebelum aksi berlangsung, ia telah meminta agar dilakukan pengamanan ketat, termasuk pemeriksaan terhadap massa dan pelarangan membawa senjata tajam. Namun, menurutnya, penerapan di lapangan tidak berjalan optimal.
“Saat situasi mulai memanas, saya tidak mendapatkan pengamanan langsung sebagaimana mestinya sehingga harus mengamankan diri ke dalam gedung,” ujar Roni.
Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas Kantor Bupati Jayawijaya. Selain itu, mobil dinas Wakil Bupati juga dilaporkan mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Hingga kini, Ronny mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penanganan peristiwa tersebut. Ia berharap adanya evaluasi pengamanan di tingkat yang lebih tinggi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terkait tuntutan massa, Ronny menegaskan bahwa pergantian kepala kampung yang menjadi sorotan merupakan kebijakan administratif. Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi kinerja dan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Ronny Elopere secara terbuka meminta Kapolri dan Mabes Polri untuk turun tangan langsung menangani kasus ini.
“Saya sudah tidak percaya lagi dengan penanganan di tingkat Polres. Demi wibawa negara, kasus ini harus diambil alih Mabes Polri,” ujarnya.
Wabup Ronny Elopere bahkan menilai Kapolres Jayawijaya tidak mampu menjalankan tugas, dan mendesak adanya evaluasi serius.
“Kalau aparat tidak mampu melindungi kepala daerah di kantor pemerintahan, ini berbahaya. Saya minta Kapolres diganti,” katanya
